Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pajak bersifat memaksa, artinya setiap warga negara atau entitas yang memenuhi syarat dikenakan kewajiban membayar pajak.
Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar
pajak, tetapi hasil pajak digunakan untuk berbagai keperluan, seperti
pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Itulah
penjelasan singkat mengenai pajak dan peruntukannya. Seyogianya semakin besar
pajak yang diserap, semakin besar pula pelayanan negara kepada rakyatnya.
Sikap masyarakat terhadap kenaikan pajak bervariasi, tetapi
umumnya banyak yang menunjukkan ketidakpuasan atau bahkan apatis terhadap
kenaikan pajak. Berikut adalah alasan mengapa hal ini terjadi:
1. Faktor Ketidakpercayaan terhadap Pengelolaan Dana
Pajak
·
Korupsi dan Penyalahgunaan
Anggaran: Banyak masyarakat merasa bahwa uang pajak tidak dikelola dengan baik
karena seringnya kasus korupsi atau ketidakefisienan pemerintah. Hal ini
membuat mereka skeptis bahwa kenaikan pajak akan membawa manfaat nyata.
·
Minimnya Transparansi:
Ketidakjelasan alokasi dana pajak menyebabkan masyarakat ragu apakah uang
mereka benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
2. Beban Ekonomi
·
Kondisi Ekonomi Sulit:
Dalam situasi ekonomi yang berat, seperti inflasi tinggi atau daya beli
menurun, kenaikan pajak dianggap menambah beban masyarakat.
·
Ketimpangan Pajak: Ada
persepsi bahwa pajak lebih berat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah
dibandingkan mereka yang berpenghasilan tinggi atau korporasi besar.
3. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman
·
Banyak orang tidak memahami
tujuan kenaikan pajak atau manfaatnya secara langsung. Pemerintah sering kali
kurang efektif dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan ini.
·
Ketidaktahuan: Sebagian
masyarakat menganggap pajak hanya sebagai kewajiban tanpa melihat kontribusinya
pada pembangunan.
4. Keengganan untuk Berkontribusi
·
Mentalitas Individualistik:
Sebagian masyarakat merasa mereka tidak mendapatkan layanan publik yang memadai
sehingga enggan membayar lebih.
·
Kesenjangan Sosial: Ketika
masyarakat melihat kelompok tertentu menikmati fasilitas atau subsidi lebih
besar, mereka cenderung merasa tidak adil.
Sikap Apatis
Sikap apatis sering muncul karena kombinasi dari
ketidakpercayaan, kurangnya komunikasi yang baik, dan rasa frustrasi terhadap sistem
pajak yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Dalam kondisi ini,
masyarakat cenderung pasif atau bahkan enggan terlibat dalam diskusi terkait
kebijakan pajak.
Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah?
·
Untuk mengatasi sikap ini,
pemerintah perlu:
·
Meningkatkan Transparansi
dalam penggunaan dana pajak.
·
Menyosialisasikan manfaat
pajak dengan lebih efektif.
·
Memastikan keadilan pajak,
sehingga masyarakat merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut.
·
Mengatasi ketimpangan dan
korupsi, yang sering menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat.
Kesimpulan:
Apabila pemerintah dapat membangun kepercayaan publik, sikap
masyarakat terhadap pajak dan kenaikannya cenderung lebih positif. Transparansi
dan keadilan dalam distribusi penyaluran dana pajak akan membuat kepercayaan
publik meningkat. Sebaliknya penyalahgunaan dana pajak yang sudah lama terjadi
dan tidak ada penanganan yang berarti, hanya tinggal menunggu waktu saja
kekacauan secara luas akan terjadi.
Dana pajak ibarat “darah” yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Apabila darahnya cukup dan peredarannya mengalir dengan sehat, maka dampak
positif akan dirasakan oleh seluruh organ pada tubuh. Namun, jika peredaran
darah tersumbat, organ vital seperti jantung, otak, atau paru-paru dapat
kekurangan oksigen, yang berisiko menyebabkan kerusakan permanen, kegagalan
fungsi organ, atau kematian.
Penulis:
Michael Zahid Aditya.
